Penonaktifan 13,5 juta peserta BPJS Kesehatan kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) oleh Kementerian Sosial sempat memantik perhatian publik. Angka yang besar itu memunculkan kekhawatiran akan adanya pengurangan subsidi negara. Namun pemerintah menegaskan, kebijakan tersebut justru dilakukan untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan, langkah ini diambil setelah dilakukan pemutakhiran data penerima melalui Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Dari hasil evaluasi, ditemukan banyak peserta PBI yang secara kondisi ekonomi sudah tidak lagi masuk kategori miskin atau rentan miskin, tetapi masih tercatat menerima subsidi iuran BPJS Kesehatan.

Penonaktifan dan Realokasi

• 13,5 juta peserta PBI dinonaktifkan sepanjang 2025.
• Kuota nasional penerima PBI JKN tetap 96,8 juta jiwa, hanya dialihkan kepada rumah tangga pada desil 1 hingga 4, kelompok masyarakat termiskin.
• 54 juta warga miskin di desil bawah belum menerima PBI, sementara lebih dari 15 juta orang dari desil 6 hingga 10 atau kelompok ekonomi relatif mampu justru tercatat sebagai peserta subsidi.
• Verifikasi dan validasi data secara berkelanjutan dilakukan oleh Kementerian Sosial, BPS, dan pemerintah daerah.

Reaktivasi dan Penanganan

• Mekanisme reaktivasi dapat diajukan melalui dinas sosial daerah, aplikasi Cek Bansos, hingga layanan pengaduan 24 jam.
• DPR dan pemerintah sepakat bahwa seluruh layanan kesehatan kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) harus dibayar pemerintah selama 3 bulan ke depan.
• Penonaktifan kepesertaan PBI dan PBPU pemda akan disosialisasikan dan dinotifikasi ke masyarakat.

Kasus Lala

Dada Lala (34), nama disamarkan, dilanda kecemasan menjelang jadwal cuci darah rutin yang biasa ia jalani setiap Rabu dan Sabtu. Sesak napas mulai ia rasakan sejak mengetahui status Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan miliknya mendadak nonaktif. Ia rutin menjalani cuci darah di RS Mitra Keluarga Jatiasih, Bekasi, dan upaya mengaktifkan kembali kepesertaannya ia lakukan dengan mendatangi Puskesmas Jatibening. Namun, ia justru diarahkan ke Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bekasi untuk melengkapi berbagai dokumen administrasi.