Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh (KKR Aceh) bekerja sama dengan komunitas korban tragedi Idi Cut (Simpang Kuala) menggelar peringatan 27 tahun Tragedi Idi Cut–Ara Kundoe dalam bentuk kenduri dan doa bersama, di Lapangan Simpang Kuala Idi Cut, Kecamatan Darul Aman, Kabupaten Aceh Timur, Sabtu (14/2/2026).

Kegiatan tersebut menjadi ruang refleksi sekaligus pengingat atas peristiwa pelanggaran HAM berat yang terjadi pada 3 Februari 1999 silam.

Tragedi yang Menyisakan Luka Mendalam

Ketua KKR Aceh, Masthur Yahya, menyampaikan bahwa Tragedi Idi Cut–Ara Kundoe merupakan salah satu peristiwa yang menyisakan duka mendalam dalam sejarah konflik Aceh. Menurutnya, peristiwa tersebut menimbulkan korban jiwa dari kalangan warga sipil serta dampak sosial dan psikologis yang berkepanjangan.

Simbol Penderitaan Masyarakat Sipil

Masthur menegaskan, tragedi tersebut menjadi simbol penderitaan masyarakat sipil yang terjebak dalam situasi konflik bersenjata, di mana prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia tidak berjalan sebagaimana mestinya pada masa itu.

Luka Fisik dan Batin Masih Membekas

Masthur juga menyebut, hingga hari ini luka fisik maupun batin akibat peristiwa tersebut masih membekas, baik dalam ingatan keluarga korban maupun dalam memori kolektif masyarakat Aceh.

Perawat Ingatan Kolektif

Ketua Panitia Faisal menyampaikan, bahwa Peringatan Tragedi Idi Cut–Arakundoe memiliki peran strategis dalam merawat ingatan kolektif agar peristiwa kelam di masa lalu tidak dihapus dari kesadaran publik.

Edukasi HAM bagi Generasi Muda

Wakil Ketua Komisi 1 DPRA, Rusyidi Abubakar, mengungkap, bahwa peringatan ini menjadi sarana edukasi HAM bagi generasi muda. Generasi yang tidak mengalami langsung masa konflik perlu diberikan pemahaman yang utuh tentang dampak pelanggaran HAM, pentingnya penghormatan terhadap hak hidup dan martabat manusia, serta urgensi membangun budaya damai dan keadilan sosial.

Kegiatan peringatan turut diisi dengan tahlil dan doa bersama untuk para korban, serta santunan anak yatim. Hadir dalam kegiatan tersebut unsur pemerintah daerah, perwakilan legislatif, serta tokoh masyarakat setempat.