Aceh Barat Kecewa Tak Dapat Dana TKD Rp 824 Miliar untuk Pemulihan Bencana

Bupati Aceh Barat, Tarmizi SP, mempersoalkan tidak masuknya kabupaten tersebut dalam daftar penerima tambahan Transfer ke Daerah (TKD) Aceh senilai Rp 824 miliar. Pemerintah Aceh menegaskan penyaluran dana dilakukan sesuai aturan dan diprioritaskan bagi daerah dengan dampak paling parah serta kesiapan penanganan.

Tarmizi menyebutkan, tidak masuknya Aceh Barat dalam tambahan TKD berpotensi menghambat percepatan pemulihan pascabencana. Berdasarkan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) 2026-2028, total kerusakan dan kerugian di Aceh Barat mencapai Rp 1.294.237.646.899. Kerusakan terbesar terjadi pada sektor infrastruktur yang mencapai Rp 910,83 miliar, diikuti sektor ekonomi Rp 177,44 miliar, sektor sosial Rp 66,08 miliar, lintas sektor Rp 15,88 miliar, serta 123 unit rumah warga yang mengalami kerusakan.

Dampak terhadap Masyarakat

• Masyarakat Aceh Barat merasa kecewa dan tersinggung karena tidak mendapatkan perhatian yang cukup dalam masa pemulihan bencana.
• Minimnya kunjungan langsung dari Pemerintah Aceh saat bencana melanda Aceh Barat pada 2025 semakin memperburuk perasaan diabaikan.
• Pemkab Aceh Barat berharap Pemerintah Aceh dan pemerintah pusat segera mengevaluasi kebijakan tersebut agar ketegangan di tengah masyarakat tidak meluas.

Penjelasan Pemerintah Aceh

• Kepala Bappeda Aceh, Dr. Ir. Zulkifli, M.Si, menjelaskan bahwa tambahan TKD bencana telah diatur dalam KMK Nomor 59 Tahun 2026.
• Penyaluran dana mengikuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri melalui perubahan Peraturan Kepala Daerah (Perkada).
• Pemerintah Aceh tidak menganaktirikan kabupaten/kota tertentu, namun karena keterbatasan anggaran, penyaluran tahap awal difokuskan kepada daerah yang terdampak sangat parah.

Fokus Pemulihan

• Penentuan prioritas dilakukan bersama SKPA terkait dengan mempertimbangkan indikator teknis seperti kesiapan dokumen, kewenangan provinsi, urgensi penanganan, dan kesiapan pelaksanaan kegiatan.
• Pemerintah Aceh tetap membuka ruang komunikasi dengan seluruh kabupaten/kota, termasuk Aceh Barat, agar kebutuhan penanganan pascabencana dapat diakomodasi secara bertahap.
• Fokus utama saat ini adalah memastikan pemulihan masyarakat berjalan cepat, merata, dan tanpa menimbulkan polemik berkepanjangan.