Kabupaten Aceh Barat tidak menerima alokasi dana tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp824 miliar dari Pemerintah Aceh. Keputusan ini menuai kecaman dari Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Aceh Barat dan Nagan Raya, yang menilai kebijakan tersebut mengabaikan penderitaan korban bencana banjir bandang dan longsor pada 26 November 2025 lalu.

Bencana tersebut menyebabkan kerusakan luas, termasuk 123 rumah warga rusak hingga hilang tersapu arus, serta menghancurkan lahan pertanian dan infrastruktur seperti jalan dan jembatan. Total kerugian mencapai Rp1.294.237.646.899, dengan sektor infrastruktur menjadi yang paling terdampak dengan kerugian Rp910,83 miliar.

Dampak dan Reaksi Masyarakat

• Kecaman terhadap TAPA: YARA menuding Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) telah mengeliminasi Aceh Barat dari daftar penerima dana TKD, meskipun daerah ini sangat membutuhkan bantuan untuk pemulihan pasca bencana.

• Ketimpangan Pembangunan: Hamdani, Kepala Perwakilan YARA Aceh Barat dan Nagan Raya, menyebut kebijakan ini mencerminkan ketimpangan pembangunan di Aceh dan berpotensi memiliki motif politik.

• Ketidakpastian Pemulihan: Masyarakat Aceh Barat kini menghadapi ketidakpastian pemulihan, sementara bantuan anggaran yang diharapkan tak kunjung datang.

Data dan Kebijakan

• Kerugian Besar: Total kerugian pasca bencana di Aceh Barat mencapai Rp1,29 triliun, mencakup lima sektor utama: infrastruktur, ekonomi, perumahan, sosial, dan lintas sektor.

• Alokasi Dana: Aceh Barat hanya menerima tambahan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) sebesar Rp1,09 miliar, dari total Rp75 miliar yang dibagikan merata ke seluruh kabupaten/kota.

• Desakan Transparansi: Masyarakat dan YARA mendesak Pemerintah Aceh serta TAPA untuk memberikan penjelasan terbuka dan transparan, serta mengevaluasi kebijakan yang dinilai tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan.