Satu tahun memang bukan waktu yang panjang dalam perjalanan sebuah daerah. Namun bagi sebuah kepemimpinan, tahun pertama adalah masa krusial: saat arah ditentukan, prioritas disusun, dan kepercayaan publik mulai diuji.

Di Aceh Besar, fase ini menjadi penanda awal kepemimpinan Muharram Idris dan Syukri A. Jalil dalam menapaki babak baru pembangunan. Mengusung visi “Aceh Besar Bermarwah dan Bermartabat, Adil, Makmur, Sejahtera, Bersyariah dalam Bingkai Ahlul Sunnah Wal Jama’ah,” kepemimpinan ini sejak awal menegaskan bahwa pembangunan tidak semata diukur dari beton dan aspal.

Pendekatan Personal

Moral, tata kelola, serta nilai-nilai sosial dan spiritual masyarakat ditempatkan sebagai bagian penting dari agenda pembangunan daerah.

Dalam kurun 12 bulan pertama, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar memfokuskan langkah pada pembenahan dasar: perbaikan jalan penghubung antar-kecamatan, rehabilitasi fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta penataan sistem administrasi pemerintahan.

Semua ini menjadi pijakan untuk menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendorong pemerataan pembangunan. Yang membedakan gaya kepemimpinan Muharram Idris akrab disapa Syech Muharram adalah pendekatan personalnya.

Ia tidak memilih memimpin dari balik meja. Sejak awal masa jabatan, ia bersama wakilnya lebih sering terlihat turun langsung ke lapangan: dari gampong ke gampong, dari sawah hingga pesisir, dari pasar tradisional hingga kantor-kantor pelayanan publik.

Bagi Syech Muharram, laporan administratif kerap tidak sepenuhnya mencerminkan realitas. Jalan yang tercatat “baik” bisa saja berlubang, bantuan yang dinyatakan “tersalurkan” belum tentu tepat sasaran.

Karena itu, mendengar langsung menjadi langkah awal sebelum bertindak.

“Hampir setiap pekan kami turun ke lapangan. Duduk bersama masyarakat di meunasah, berdialog dengan aparatur gampong, petani, nelayan, pedagang kecil, hingga guru,” ujarnya.

Program Pemberdayaan

Di sektor ekonomi, pemerintah daerah mulai menggulirkan program pemberdayaan UMKM, bantuan modal usaha mikro, serta pendampingan bagi pelaku usaha lokal.

Pertanian dan perikanan pun mendapat perhatian melalui penyediaan sarana produksi serta peningkatan kapasitas petani dan nelayan.

“Kalau UMKM hidup, keluarga hidup. Kalau keluarga kuat, daerah juga kuat,” tegas Syech Muharram.

Sementara di bidang pelayanan publik, Pemkab Aceh Besar memperkenalkan berbagai inovasi berbasis digital.

Layanan administrasi daring diharapkan mampu memangkas waktu pengurusan dokumen, meningkatkan efisiensi birokrasi, sekaligus memperkuat transparansi.

Setahun pertama ini mungkin belum menghadirkan hasil besar yang kasat mata. Namun bagi Muharram–Syukri, inilah fase menanam. Fondasi yang diletakkan hari ini diyakini akan menentukan kokohnya bangunan pembangunan Aceh Besar di tahun-tahun mendatang.