Aceh Butuh Lembaga Khusus Kelola Dana Otsus untuk Pembangunan

Guru Besar Universitas Syiah Kuala (USK), Profesor Abd Jamal, menekankan pentingnya revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) untuk perpanjangan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh. Menurutnya, perpanjangan dana Otsus tidak bisa dilepaskan dari payung hukum tersebut, sehingga proses revisi UUPA perlu segera difinalisasi.

Abd Jamal mengakui masih banyak kelemahan dalam pengelolaan dana Otsus selama ini. Salah satunya program yang diusulkan di tingkat provinsi sering tidak selaras dengan kebutuhan riil masyarakat di tingkat desa. Selain itu, sulit membedakan proyek yang bersumber dari dana Otsus dengan proyek reguler, sehingga menyulitkan evaluasi terhadap keberhasilan program.

Kelemahan Pengelolaan Dana Otsus

• Program tidak selaras: Program yang diusulkan di tingkat provinsi sering tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat di tingkat desa.
• Sulit evaluasi: Sulit membedakan proyek dana Otsus dengan proyek reguler, sehingga evaluasi keberhasilan program menjadi tidak efektif.
• Prosedur rumit: Prosedur administrasi yang rumit berdampak pada realisasi program di akhir tahun.

Solusi yang Diusulkan

• Lembaga khusus: Pembentukan lembaga khusus otonom untuk mengelola dana Otsus agar lebih transparan dan berdampak pada pembangunan.
• Transparansi: Pengelolaan dana Otsus harus diutamakan untuk pembangunan, bukan dihabiskan untuk administratif.
• Pembangunan infrastruktur: Pentingnya pembangunan infrastruktur yang mampu menghubungkan daerah-daerah terisolir guna mendorong pertumbuhan ekonomi antarwilayah.

Abd Jamal juga mengingatkan agar pembentukan lembaga tersebut tidak hanya menjadi tempat penampungan bagi birokrat, tapi wajib dikelola oleh para ahli, terutama ahli perencanaan dan orang-orang yang independen. Ia menekankan pentingnya menghindari dualisme antara lembaga dan dinas, serta perpindahan tempat korupsi bila diisi berdasarkan politisasi bukan kompetensi.