Pemerintah Aceh meminta pemerintah pusat menghapus sementara kebijakan penggunaan barcode dalam pembelian bahan bakar minyak (BBM) selama masa transisi pemulihan bencana. Permintaan itu disampaikan menjelang bulan suci Ramadan hingga Idul Fitri, guna memperlancar distribusi BBM bagi alat berat yang masih bekerja di wilayah terdampak.

Permintaan tersebut disampaikan Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, saat rapat kunjungan kerja bersama pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI di Kantor Gubernur Aceh, Selasa, 10 Februari 2026.

Permintaan Khusus untuk Aceh

• Permintaan Khusus: Pemerintah Aceh meminta penghapusan sementara barcode BBM selama masa transisi pemulihan bencana.
• Alasan: Memperlancar distribusi BBM bagi alat berat yang masih bekerja di wilayah terdampak.
• Wilayah Terdampak: Aceh Tamiang, Aceh Utara, Pidie Jaya, dan wilayah Aceh Tengah–Bener Meriah.
• Kebutuhan BBM: BBM sangat dibutuhkan untuk alat berat dalam memperbaiki jalan, jembatan, dan membuka kembali akses desa yang terputus.

Tanggapan Pemerintah Pusat

• MPR RI: Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyatakan bahwa relaksasi kebijakan barcode BBM untuk Aceh telah dibicarakan dengan pemerintah pusat dan dinilai tidak menjadi persoalan.
• Menteri Dalam Negeri: Tito Karnavian menegaskan bahwa permintaan peniadaan barcode BBM bersifat khusus bagi Aceh, mengingat besarnya skala kerusakan serta tingginya kebutuhan alat berat di daerah terdampak bencana.

Pemerintah Aceh berharap kebijakan tersebut segera disetujui agar proses pemulihan pascabencana tidak terhambat, terutama menjelang momentum Ramadan dan Idul Fitri.