Bantuan meugang senilai Rp19,55 miliar untuk warga terdampak banjir di Kabupaten Aceh Utara menuai sorotan. Akademisi dan warga mempertanyakan skema distribusi yang dinilai tidak efektif dan transparan.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Muksalmina, MH, menyoroti skema 'beli dulu baru bayar' yang diterapkan pemerintah daerah. Skema ini meminta keuchik dan aparatur gampong untuk membeli sapi terlebih dahulu sebelum dana bantuan ditransfer ke rekening Pokmas. Hal ini dinilai berisiko menimbulkan praktik talangan atau utang di tingkat desa.

Polemik Distribusi

• Total pengadaan: 1.109 ekor sapi untuk 852 gampong, dengan selisih 257 ekor yang belum dijelaskan distribusinya.
• Harga sapi: Rp17 juta per ekor, menurut Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Aceh Utara.
• Keluhan warga: Beberapa gampong mengaku tidak menerima bagian daging meugang, meminta daftar distribusi dipublikasikan.

Sorotan Akademisi

• Transparansi: Muksalmina menilai pemerintah harus membuka dokumen dan alur kebijakan untuk menghindari prasangka.
• Dasar hukum: Skema 'beli dulu baru bayar' perlu dasar tertulis dan mekanisme verifikasi yang jelas, sesuai UU 30/2014 dan PP 12/2019.

Harapan Warga

Warga berharap program bantuan benar-benar menjadi penguat pemulihan pascabencana, bukan memindahkan risiko ke level gampong. Mereka mendesak pemerintah untuk membuka informasi kunci secara ringkas dan mudah diakses, termasuk timeline dana, dasar juknis, dan daftar distribusi per gampong.