Akademisi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Iskandar Muda (Unida), M Nur menilai skema Puskesmas menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sangat realistik untuk para nakes tenaga bakti di Aceh Besar yang tidak diperpanjang SK-nya per 31 Desember 2025. Hal ini menanggapi usulan Anggota DPRA Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Munawar AR (Ngohwan), agar Puskesmas di Aceh Besar didorong menjadi BLUD sebagai solusi bagi lebih dari 400 tenaga kesehatan (nakes) tenaga bakti.

M Nur menilai gagasan tersebut sebagai pendekatan yang rasional, legal, dan solutif di tengah kebijakan kebuntuan yang selama ini menghadapi para nakes. Ia menambahkan bahwa transformasi Puskesmas menjadi BLUD tidak hanya menyentuh aspek ketenagakerjaan, tetapi juga mencakup perbaikan tata kelola layanan kesehatan secara keseluruhan.

Keuntungan Skema BLUD

• Fleksibilitas Keuangan: Skema BLUD memberikan ruang bagi Puskesmas untuk mengelola keuangan lebih fleksibel, termasuk dalam mengakomodasi tenaga kesehatan non-ASN.
• Solusi Struktural: BLUD bukan jalan pintas, tetapi solusi struktural yang sah secara aturan dan banyak diterapkan di daerah lain.
• Perbaikan Layanan Kesehatan: Transformasi ini dapat memperbaiki tata kelola layanan kesehatan secara keseluruhan.

Dampak terhadap Nakes

• Keberpihakan terhadap Pelayanan Publik: Ini bukan sekedar soal regulasi, tapi soal keberpihakan terhadap pelayanan publik dan nasib tenaga kesehatan.
• Kajian Pemerintah Daerah: Kondisi tersebut dapat menjadi kajian Pemerintah Daerah dalam mengambil langkah-langkah konkret.

Relevansi dengan Kebijakan Daerah

• Kebijakan Kebuntuan: Skema BLUD dianggap sebagai solusi untuk mengatasi kebuntuan kebijakan yang selama ini menghadapi para nakes.
• Legalitas dan Rasionalitas: Gagasan tersebut dianggap relevan dan realistis, serta rasional dan legal secara regulasi.

Dengan demikian, skema BLUD dapat menjadi solusi yang efektif untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan dan perbaikan layanan kesehatan di Aceh Besar.