Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala (FISIP USK), Effendi Hasan, menilai keberhasilan pemulihan Aceh pascabencana sangat ditentukan oleh sinergi antara lembaga eksekutif dan legislatif. Kedua institusi tersebut dituntut untuk bekerja saling melengkapi dalam kerangka checks and balances yang konstruktif.

Effendi mengatakan relasi eksekutif dan legislatif idealnya dibangun secara dewasa dan beretika, bukan melalui konflik terbuka yang berpotensi menurunkan kepercayaan publik.

Sinergi Eksekutif-Legislatif

• Konflik elite bisa menghambat konsolidasi pemerintahan dan pemulihan masyarakat.
• Sekretaris Daerah Aceh bertugas mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan gubernur.
• Kesamaan basis politik seharusnya menjadi modal untuk memperkuat kolaborasi kebijakan.

Peran DPRA dalam Pemulihan

• Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) memiliki peran strategis dalam fungsi pengawasan.
• Pengawasan terhadap pencairan Dana Transfer ke Daerah (TKD) penting untuk memastikan program pemulihan berjalan lancar.
• Keterlambatan pemanfaatan dana berpotensi menghambat program pemulihan di daerah terdampak bencana.

Penguatan Pengawasan

• Penguatan pengawasan berbasis data dan keterbukaan informasi publik menjadi hal yang penting.
• Kolaborasi beretika antara eksekutif dan legislatif merupakan kunci agar pemulihan Aceh berjalan lebih cepat, adil, dan berkelanjutan.