Akademisi Universitas Syiah Kuala (USK), Dr. Effendi Hasan, M.A., mengapresiasi Pemerintah Aceh atas upaya pengelolaan dan penyaluran Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam penanganan bencana. Menurutnya, pengelolaan BTT berjalan dengan baik, terkoordinasi, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat terdampak.

Effendi menilai bahwa BTT merupakan instrumen fiskal yang krusial untuk menjamin kecepatan respons, fleksibilitas anggaran, dan keberlanjutan pelayanan publik pada situasi darurat. Ia juga menekankan pentingnya evaluasi dan literasi kebijakan untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah.

Pengelolaan BTT yang Baik

• Pemerintah Aceh mampu menjaga keseimbangan antara kecepatan dan akuntabilitas dalam pengelolaan BTT.
• Pengelolaan BTT menunjukkan kapasitas kelembagaan yang memadai dalam memastikan dana disalurkan secara tepat waktu dan sesuai regulasi.

Pentingnya Evaluasi dan Literasi Kebijakan

• Evaluasi diarahkan pada penyempurnaan sistem, seperti penguatan transparansi, dokumentasi kebijakan, dan komunikasi publik.
• Literasi kebijakan dan literasi anggaran penting agar publik mampu membedakan antara kritik berbasis data dan opini yang dibangun atas asumsi atau kepentingan tertentu.

Peran Akademisi, Media, dan Masyarakat Sipil

• Akademisi, media, dan masyarakat sipil memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas ruang publik.
• Dukungan publik yang rasional, kritik yang konstruktif, serta penolakan terhadap hoaks merupakan prasyarat penting untuk membangun tata kelola kebencanaan yang transparan, adaptif, dan berkeadilan.

Peringatan Terhadap Hoaks

• Effendi mengingatkan publik untuk mewaspadai penyebaran berita palsu (hoaks) yang berpotensi menyesatkan opini publik dan merugikan kepercayaan terhadap pemerintah daerah.
• Perbedaan pandangan adalah bagian dari demokrasi, tetapi penyebaran informasi yang tidak diverifikasi dan cenderung menyalahkan pemerintah tanpa dasar empiris berbahaya dan dapat menghambat upaya penanganan bencana.

Dukungan Terhadap Pemerintah Aceh dan BPBA

• Pemerintah Aceh dan BPBA tetap merupakan aktor kunci dalam manajemen kebencanaan daerah.
• Dukungan publik yang rasional dan kritik yang konstruktif diperlukan untuk membangun tata kelola kebencanaan yang semakin transparan, adaptif, dan berkeadilan.