Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Syiah Kuala (USK), Dr Effendi Hasan MA, menekankan pentingnya kolaborasi dan transparansi dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana di Aceh. Menurutnya, kritik dan aspirasi masyarakat merupakan bagian sah dari ruang demokrasi, namun proses rehab-rekon harus dipahami sebagai kebijakan publik yang melibatkan koordinasi multi-level governance.

Dr Effendi menilai pembentukan Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) sebagai instrumen koordinatif untuk mengurangi fragmentasi kebijakan. Penunjukan Dr Safrizal ZA sebagai pimpinan Satgas PRR menunjukkan kepercayaan pemerintah pusat kepada putra Aceh untuk memimpin pemulihan.

Pentingnya Kolaborasi dan Transparansi

• Koordinasi Lintas Lembaga: Satgas PRR harus menjalankan kebijakan secara terkoordinasi dengan Pemerintah Aceh untuk menghindari tumpang tindih kewenangan.
• Dukungan Anggaran: Proses rehab-rekon memerlukan dukungan fiskal yang besar dan berkelanjutan dari APBN.
• Transparansi dan Pelibatan Masyarakat: Transparansi berkala, pelibatan akademisi, dan komunikasi publik yang terbuka diperlukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat.
• Agenda Kolektif: Keberhasilan rehab-rekon bukan hanya keberhasilan pemerintah, tetapi juga masyarakat Aceh.

Dr Effendi juga mendorong dukungan dari seluruh elemen masyarakat Aceh untuk memastikan pemulihan berjalan sistematis dan terarah. Dengan kolaborasi yang solid, tantangan dalam fase transisi menuju rekonstruksi dapat diatasi.