Aktivis dari Arah Pemuda Aceh Timur (ARPA) mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Timur untuk memperluas penyelidikan terkait dugaan korupsi di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Meski mengapresiasi langkah hukum yang tengah berjalan, ARPA menekankan agar kasus ini diusut hingga ke akar-akarnya tanpa tebang pilih.

Ketua ARPA, Eri Ezi, menilai penegakan hukum pada PT Beurata Maju tahun anggaran 2023 merupakan langkah awal yang baik. Namun, ia menekankan agar supremasi hukum juga berlaku untuk periode sebelumnya dan BUMD lainnya, termasuk PT Wajar Corpora.

Desakan Aktivis

• Transparansi Penyelidikan: Kejari diminta transparan dalam setiap tahapan penyelidikan kasus korupsi BUMD.
• Pertanggungjawaban Hukum: Meminta pertanggungjawaban hukum dari jajaran direksi lama yang menjabat saat indikasi kerugian negara terjadi.
• Audit Retrospektif: Mendorong Inspektorat melakukan audit kilas balik (retrospektif) pada kedua perusahaan plat merah tersebut.

Eri menambahkan, pembentukan BUMD seharusnya menjadi mesin penggerak ekonomi dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan adanya tantangan besar dalam pengawasan dan akuntabilitas.

Hingga berita ini diturunkan, publik masih menunggu respons resmi dari Kejari Aceh Timur terkait desakan untuk membuka kembali kasus-kasus lama di tubuh BUMD tersebut.