Aktivis antikorupsi Aceh mengecam kebijakan Pemerintah Aceh yang mengalokasikan anggaran sebesar Rp 26,6 miliar untuk pengadaan mobil dinas baru. Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian, menilai pengadaan fasilitas mewah tersebut tidak rasional dan melukai hati rakyat, terutama para korban bencana yang hingga kini belum mendapat kepastian tempat tinggal.

Alfian menyoroti kontrasnya gaya hidup pejabat dengan realitas di lapangan. Menurutnya, Aceh saat ini sedang dalam kondisi darurat bencana. Banyak warga yang kehilangan rumah dan masih menunggu kejelasan bantuan pembangunan dari pemerintah.

Sorotan Kebijakan

• Anggaran Fantastis: Pemerintah Aceh mengalokasikan Rp 26,6 miliar untuk pengadaan mobil dinas baru di BRA, Setda, dan Dishub.
• Kondisi Darurat: Aceh sedang dalam kondisi darurat bencana, dengan banyak warga yang belum mendapat kepastian tempat tinggal.
• Kritik Aktivis: Alfian menilai kebijakan ini tidak rasional dan melukai hati rakyat, terutama korban bencana.

Desakan dan Evaluasi

• Audit Aset: MaTA mendesak pemerintah untuk melakukan audit terhadap aset yang ada ketimbang terus menambah unit baru setiap tahun.
• Rasionalisasi Anggaran: Alfian mencatat bahwa Pemerintah Aceh selama ini tidak pernah melakukan penertiban aset bergerak secara transparan dan efektif.
• Narasi Menyesatkan: Aktivis mengingatkan agar pemerintah berhenti menggunakan narasi "untuk kepentingan rakyat" sebagai tameng atas pemborosan anggaran publik.

Pelajaran dan Harapan

• Sense of Crisis: Alfian berharap kebijakan ini menjadi pelajaran bagi seluruh instansi untuk memiliki sense of crisis terhadap kondisi Aceh hari ini.
• Kritik Publik: Publik diminta tetap kritis terhadap penggunaan anggaran daerah yang dinilai sudah masuk kategori "semena-mena".

MaTA mendesak Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh untuk mengevaluasi kebijakan tersebut agar selaras dengan visi-misi yang dijanjikan. Publik diminta tetap kritis terhadap penggunaan anggaran daerah yang dinilai sudah masuk kategori "semena-mena".