Aliansi Masyarakat Kuala Batee menagih janji Bupati Aceh Barat Daya (Abdya) dan DPRK untuk mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Abdya Mineral Prima (AMP). Pemerintah daerah diperingatkan agar tidak 'bermain api' di tengah bencana ekologis yang kini melanda Aceh.

Perwakilan aliansi, Ibrahim, menegaskan pembiaran terhadap aktivitas PT AMP berpotensi memicu bencana serupa di Abdya, mengingat saat ini Aceh dilanda banjir dan longsor di sedikitnya 18 kabupaten/kota.

Potensi Bencana Ekologis

• Pembiaran terhadap PT AMP sama saja mengundang bencana ke Abdya.
• Aceh sedang dikepung banjir dan longsor.
• Izin eksplorasi tambang seluas 2.319 hektare bertentangan dengan Qanun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Aceh Nomor 17 Tahun 2013.
• Secara administrasi ini cacat hukum. Secara lingkungan, ini bunuh diri.

Tanggapan Pemerintah

• Dalam pertemuan di Pendopo Bupati Abdya pada 18 Oktober 2025 lalu, telah disepakati bahwa Pemerintah Kabupaten Abdya akan menyurati Gubernur Aceh dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk membatalkan izin PT AMP.
• Namun hingga kini, masyarakat menilai belum ada langkah konkret yang benar-benar menghentikan aktivitas perusahaan tersebut.

Ancaman Mobilisasi Massa

• Aliansi menuding pemerintah daerah lamban merespons ancaman lingkungan yang dinilai sudah berada di depan mata.
• Jika tuntutan pencabutan izin tidak segera direalisasikan, aliansi mengancam akan menggelar mobilisasi massa besar-besaran hingga ke kantor pusat PT AMP di Jakarta.

Dukungan Masyarakat

• Spanduk penolakan tambang mendominasi persimpangan dan jalan utama di Kecamatan Kuala Batee, Aceh Barat Daya (Abdya).
• Hampir setiap gampong memasang kain bertuliskan penolakan izin usaha pertambangan (IUP) eksplorasi PT Abdya Mineral Prima.
• Kami masyarakat Gampong Kota Bahagia, Kampung Tengah, Blang Panyang, Drien Beureumbang, Krueng Batee, Alue Pisang, Panto Cut, dan seluruh masyarakat dalam Kecamatan Kuala Batee menolak IUP Eksplorasi Emas PT Abdya Mineral Prima yang tersebar dalam 7 desa di Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, seluas 2.319 hektare.