Aliansi Muda Penggerak Aceh Singkil (AMPAS) mendukung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Aceh untuk mengaudit penggunaan dana bantuan presiden senilai Rp 4 miliar yang dikelola Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil. Fokus utama audit adalah pengadaan seragam sekolah senilai Rp 1,7 miliar yang dikelola Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Singkil.

Bantuan seragam sekolah ini ditujukan bagi 4.916 siswa PAUD, SD, dan SMP terdampak banjir akhir November 2025. Namun, warga mengeluhkan ukuran seragam yang tidak sesuai dan diduga barang lama. Sebagian paket sudah diserahkan secara simbolis oleh Bupati Aceh Singkil, Safriadi Oyon, pada akhir 2025, tetapi sebagian sekolah terdampak banjir belum menerimanya hingga pertengahan Februari 2026.

Temuan dan Keluhan Warga

• Ukuran seragam tidak sesuai: Banyak penerima mengeluhkan ukuran seragam yang terlalu kecil dan tidak bisa dikancingkan.
• Dugaan barang lama: Warga menduga seragam yang dibagikan adalah barang lama.
• Protes mahasiswa: Mahasiswa menggelar unjuk rasa di kantor DPRK Aceh Singkil pada 9 Februari 2026, mendesak aparat penegak hukum untuk memeriksa kejanggalan bantuan presiden.

Langkah Selanjutnya

• Audit BPK: Aliansi Muda Aceh Singkil meminta BPK untuk mengaudit penggunaan dana bantuan presiden secara detail.
• Pemeriksaan aparat hukum: Massa mendesak aparat penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan lantan bantuan presiden tersebut terdapat kejanggalan.

Dengan adanya audit ini, diharapkan penggunaan dana bantuan presiden dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan kebutuhan warga Aceh Singkil.