Bantuan Banjir Pidie Dikritik Alkautsar: Lebih Fokus ke Gampong Wabup

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie, Alkautsar, mengkritik proses penyaluran bantuan untuk korban banjir bandang di daerahnya yang dinilai tidak merata. Dia menilai distribusi bantuan terkesan pilih kasih dan lebih prioritas ke daerah perkampungan asal Wakil Bupati Pidie, dibandingkan ke desa lain yang lebih parah terdampak banjir bandang pada akhir November 2025 lalu.

Alkautsar mempertanyakan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pidie, Dinas Sosial (Dinsos) Pidie, dan Dinas Perkim Pidie terkait proses pendataan korban banjir yang telah menimbulkan ketimpangan dalam distribusi bantuan.

Kritikan Alkautsar

• Distribusi Bantuan Tidak Merata: Alkautsar menilai bahwa bantuan lebih banyak disalurkan ke gampong asal Wakil Bupati Pidie, meskipun banyak desa lain yang lebih parah terdampak banjir.
• Pertanyaan Terhadap Kinerja BPBD dan Dinsos: Dia mempertanyakan mengapa data korban banjir yang dikumpulkan oleh tim teknis kebanyakan berasal dari kampung Wakil Bupati, padahal banyak desa lain yang jauh lebih parah.
• Korban Banjir Belum Mendapatkan Bantuan: Alkautsar mengeluhkan bahwa masih banyak korban banjir yang belum mendapatkan bantuan, meskipun bantuan tersebut bukan uang pribadi yang dikeluarkan.

Dampak dan Urgensi

• Ketimpangan Distribusi Bantuan: Ketimpangan dalam distribusi bantuan dapat memperburuk kondisi korban banjir di daerah yang lebih parah terdampak.
• Pertanyaan Terhadap Transparansi: Alkautsar mempertanyakan transparansi dalam proses pendataan dan distribusi bantuan, yang seharusnya dilakukan secara adil dan merata.
• Urgensi Penanganan: Banjir bandang yang terjadi pada akhir November 2025 lalu telah menyebabkan kerusakan yang signifikan, sehingga penanganan dan distribusi bantuan yang cepat dan adil sangat diperlukan.