Gerakan Anak Muda Pembela Tanoh Aceh (GAMPATA) menyoroti pemangkasan anggaran Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) yang dinilai berdampak langsung pada pelayanan kesehatan masyarakat. Anggaran JKA yang semula dialokasikan sebesar Rp 253 miliar untuk tiga bulan kini dipangkas menjadi Rp 100 miliar, yang hanya cukup untuk satu bulan pelayanan.

Koordinator aksi GAMPATA, Saputra Ariga, menilai kebijakan anggaran Pemerintah Aceh tahun 2026 tidak berpihak kepada masyarakat, terutama di tengah kondisi warga yang masih terdampak bencana banjir dan longsor di 18 kabupaten/kota di Aceh. Ia mendesak Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir Syamaun, untuk menjelaskan kebijakan ini.

Dampak Pemangkasan Anggaran JKA

• Anggaran JKA dipangkas dari Rp 253 miliar menjadi Rp 100 miliar, yang hanya cukup untuk satu bulan pelayanan.
• Pemangkasan ini dinilai tidak berpihak kepada warga terdampak bencana, yang masih berjuang pulih dari dampak banjir dan longsor.
• Bencana tersebut telah merusak infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat di banyak daerah di Aceh.

Penanganan Bencana yang Lamban

• GAMPATA menilai penanganan bencana oleh pemerintah Aceh lamban dan tidak terarah.
• Informasi penanganan bencana dinilai sangat tertutup, menimbulkan kekhawatiran terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintah.
• Di tengah kondisi masyarakat yang belum pulih, pemerintah diharapkan menghadirkan program yang berpihak kepada warga terdampak melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2026.