Harapan ribuan keluarga prasejahtera di Aceh untuk memiliki hunian layak pada tahun 2026 kandas. Pemerintah Aceh memangkas anggaran pembangunan Rumah Dhuafa dari 2.000 unit menjadi 780 unit, menyebabkan 1.220 keluarga kehilangan kesempatan mendapatkan bantuan hunian.

Kebijakan ini memicu kritik dari berbagai pihak. Pengamat Kebijakan Publik, Nasrul Zaman, menilai langkah ini sebagai pengabaian terhadap hak dasar masyarakat kecil. Pemangkasan anggaran ini dianggap kontradiktif dengan status Aceh sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Pulau Sumatera, yang saat ini berada di angka 15 persen.

Dampak Pemangkasan Anggaran

• 1.220 unit rumah dibatalkan, menyebabkan ribuan warga tetap tinggal di hunian tidak layak.
• Kebijakan ini dinilai mengabaikan hak dasar masyarakat kecil.
• Pengamat kebijakan publik mengkritik langkah ini sebagai pengorbanan martabat manusia atas nama efisiensi birokrasi.
• Pemangkasan anggaran dianggap kontradiktif dengan tingkat kemiskinan Aceh yang mencapai 15 persen.