Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Rijaluddin dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengungkapkan khawatirnya terhadap anggaran kesehatan di Aceh, khususnya untuk penanganan HIV yang hanya sebesar Rp24 juta. Ia menegaskan bahwa pemangkasan anggaran kesehatan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berdampak pada berbagai sektor, termasuk dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), pembangunan rumah sakit regional, serta anggaran untuk penanganan penyakit menular.

Rijaluddin menyatakan bahwa anggaran untuk penanganan HIV di Aceh hanya sebesar Rp24 juta, yang digabung dengan penanganan TBC. Angka ini jauh tidak sebanding dengan tren kasus HIV yang terus meningkat di Aceh, bahkan sempat menjadi isu nasional.

Dampak Pemangkasan Anggaran

• Anggaran HIV: Hanya Rp24 juta, digabung dengan penanganan TBC
• BPJS: Pemerintah Aceh sering berutang pada BPJS
• Pertanyaan Teknis: Belum jelas apakah anggaran yang tidak terpakai akan dimanfaatkan
• JKN: Masyarakat kelas menengah ke atas berisiko dialihkan ke jalur mandiri

Komitmen dan Tantangan

• Komitmen Pemerintah: Ada komitmen, tetapi akses anggaran masih belum jelas
• Pengawasan Sosial: Peran aktivis dan LSM semakin menurun
• Kasus Viral: Contoh kasus sapi kurus di Sare, Aceh Besar, mendapat sorotan luas

Narasi ini menggambarkan dilema yang dihadapi Aceh dalam menjamin layanan kesehatan masyarakat. Adanya komitmen pemerintah di satu sisi, namun tantangan akses anggaran dan pengawasan sosial yang masih menjadi pekerjaan rumah besar di sisi lain.