Ketua Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Mata Lensa Universitas Muhammadiyah Aceh, Misbah Hidayat, menilai draf Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2026 mencerminkan kegagalan struktural Pemerintah Aceh dalam menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama. Sebab belanja iklan, reklame, film, dan pemotretan yang mencapai Rp 71,7 miliar dialokasikan di tengah Aceh bencana banjir besar.

Misbah Hidayat mengatakan kebijakan ini mencerminkan kegagalan pemerintah membaca kebutuhan riil masyarakat. Dia menegaskan anggaran publik tidak lagi diposisikan sebagai instrumen penyelesaian masalah sosial.

Anggaran Iklan di Tengah Krisis Sosial

• Anggaran iklan Rp 71,7 miliar dialokasikan di tengah Aceh pasca banjir besar.
• Pemerintah Aceh dianggap mengabaikan penderitaan masyarakat dengan prioritas pencitraan visual.
• Aceh masih menghadapi persoalan serius seperti stunting, rendahnya cakupan imunisasi, hingga kemiskinan ekstrem.
• Anggaran seremonial di tengah krisis sosial dianggap sebagai bentuk pemborosan.

Kritik dan Harapan

• LPM Mata Lensa UNMUHA menegaskan anggaran adalah amanah rakyat yang harus dikelola dengan kepekaan sosial dan tanggung jawab moral.
• Misbah berharap pemerintah melakukan evaluasi dan koreksi menyeluruh terhadap postur APBA 2026, khususnya belanja yang tidak memiliki urgensi sosial.