Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2026 mencatat belanja operasional sebesar Rp8,36 triliun atau 77,6% dari total belanja. Angka ini memicu perdebatan publik, dengan kekhawatiran bahwa anggaran lebih banyak digunakan untuk birokrasi daripada pembangunan.

Namun, belanja operasional tidak hanya mencakup biaya aparatur, tetapi juga layanan publik seperti jaminan kesehatan, bantuan sosial, dan operasional sekolah. Rasio belanja pegawai sebesar 36,6% masih dianggap moderat, tetapi proporsi belanja modal yang hanya 6,5% menimbulkan pertanyaan tentang dampak jangka panjang.

Struktur Belanja APBA 2026

• Belanja pegawai: Rp3,95 triliun (36,6%)
• Belanja barang dan jasa: Rp3,93 triliun (termasuk layanan publik)
• Belanja modal: Rp695,83 miliar (6,5%)
• Hibah dan subsidi: Rp467,89 miliar

Tantangan dan Dampak

• Belanja operasional dominan: Meskipun mencakup layanan publik, proporsi yang besar menuntut akuntabilitas tinggi.
• Belanja modal terbatas: Investasi infrastruktur dan aset publik yang kecil berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi.
• Tekanan fiskal: Perubahan dana otonomi khusus dan ketidakpastian transfer daerah mempersempit ruang anggaran.

Kebutuhan Prioritas

APBA 2026 harus menjadi instrumen perubahan, bukan sekadar dokumen akuntansi. Diperlukan kejelasan klasifikasi belanja dan peningkatan proporsi investasi jangka panjang untuk mendukung transformasi ekonomi Aceh.