Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kota Subulussalam mendesak Wali Kota Subulussalam Haji Rasyid Bancin untuk mengembalikan pagu alokasi dana kampong (ADK) tahun 2026. Desakan ini muncul karena pemotongan ADK yang dilakukan berdasarkan rencana pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) di seluruh Aceh tidak jadi dilaksanakan.

Menurut Sekretaris Apdesi Kota Subulussalam, Wahda, SE, pengurangan ADK sekitar Rp 5 miliar secara akumulasi sangat merugikan desa-desa di Kota Subulussalam. Kebijakan ini dinilai melemahkan penyelenggaraan pemerintahan kampong dan tidak memiliki dasar kebijakan yang jelas.

Dampak Pengurangan ADK

• Pengurangan anggaran desa sekitar Rp 5 miliar secara akumulatif.
• Melemahkan penyelenggaraan pemerintahan kampong dan pembangunan desa.
• Tidak adanya dasar kebijakan yang jelas setelah pemotongan TKD tidak jadi dilaksanakan.

Desakan Apdesi

• Apdesi meminta Wali Kota Subulussalam untuk mengembalikan pagu ADK seperti tahun 2025.
• Kebijakan pengurangan anggaran desa harus dilakukan secara transparan, adil, dan melibatkan pemerintah desa.
• Desa merupakan ujung tombak pembangunan daerah dan perlu didukung dengan anggaran yang memadai.

Apdesi Kota Subulussalam berharap agar pagu ADK dikembalikan untuk keadilan anggaran dan keberlangsungan pembangunan desa. Desakan ini disampaikan dengan sungguh-sungguh oleh Wahda, SE, sebagai bentuk kepedulian terhadap keberlangsungan pemerintahan kampong di Kota Subulussalam.

Konteks Lokal

• Kota Subulussalam merupakan salah satu kota di Aceh yang memiliki otonomi khusus dalam pengelolaan keuangan daerah.
• ADK merupakan sumber utama pembiayaan untuk pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan kampong.
• Kebijakan pemotongan TKD yang tidak jadi dilaksanakan menimbulkan ketidakpastian anggaran bagi desa-desa di Kota Subulussalam.

Dengan dikembalikannya pagu ADK, diharapkan pembangunan desa di Kota Subulussalam dapat berjalan dengan lebih baik dan berkelanjutan.