Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kota Subulussalam mendesak pemerintah kota (Pemko) setempat segera membayar tunggakan honor perangkat desa. Honor yang tertunggak merupakan kekurangan bayar pada tahun 2024, yang hingga saat ini belum diterima secara penuh oleh banyak perangkat desa. Keterlambatan ini menimbulkan ketidaknyamanan di kalangan aparatur desa dan mengganggu stabilitas keuangan desa.

APDESI juga menyoal dana bagi hasil (DBH) untuk tahun 2024 dan 2025 yang belum direalisasikan. Keterlambatan penyaluran dana ini berdampak langsung terhadap stabilitas keuangan desa, termasuk terganggunya berbagai program pembangunan, operasional pemerintahan desa, serta pelayanan kepada masyarakat.

Desakan APDESI

• APDESI mendesak Pemko Subulussalam untuk segera membayar tunggakan honor perangkat desa.
• APDESI menyoal keterlambatan penyaluran dana bagi hasil (DBH) 2024-2025.
• Sekretaris APDESI, Wahda, menekankan pentingnya transparansi dan kepastian jadwal pembayaran.

Dampak Keterlambatan

• Mengganggu stabilitas keuangan desa.
• Menghambat program pembangunan dan operasional pemerintahan desa.
• Berpotensi menurunkan kualitas pelayanan publik di tingkat desa.

APDESI berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan ini dan menjaga stabilitas serta kesejahteraan aparatur desa.