Apeksi Usulkan BNPB Jadi Kementerian untuk Kuatkan Penanganan Bencana di Aceh

Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) mendorong pemerintah pusat untuk meningkatkan status Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menjadi kementerian. Hal ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan efektivitas penanganan bencana secara nasional.

Rekomendasi ini menjadi salah satu dari 24 rekomendasi utama Komisariat Wilayah (Komwil) I Apeksi berdasarkan hasil rapat kerja (Raker) di Banda Aceh, pada Senin, 20 April 2026. Komwil I Apeksi menilai penanganan bencana membutuhkan penguatan kelembagaan di tingkat pusat, seiring meningkatnya kompleksitas bencana di berbagai daerah.

Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi

• Kesiapsiagaan dan Perencanaan: Apeksi menekankan pentingnya kesiapsiagaan dan perencanaan lintas daerah, tidak hanya respons saat bencana terjadi.
• Kewenangan Lebih Kuat: Peningkatan status BNPB menjadi kementerian diharapkan dapat memberikan kewenangan lebih kuat dalam pengambilan kebijakan dan koordinasi penanganan bencana.
• Tim Respons Cepat: Apeksi mengusulkan pembentukan tim respons cepat darurat bencana lintas daerah yang didukung peralatan, sumber daya manusia, serta pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dukungan Fiskal dan Infrastruktur

• Relaksasi Transfer Keuangan Daerah (TKD): Apeksi menyoroti pentingnya dukungan fiskal dari pemerintah pusat, termasuk relaksasi TKD bagi wilayah terdampak bencana.
• Penguatan Infrastruktur: Apeksi mendorong pembangunan pusat pengendalian operasi (Pusdalops) serta gudang logistik di setiap provinsi.

Kualitas Layanan Dasar

• Pendidikan: Apeksi juga menyinggung pentingnya peningkatan kualitas layanan dasar, termasuk sektor pendidikan, khususnya terkait kesejahteraan tenaga pendidik seperti guru honorer.

Seluruh rekomendasi tersebut akan dibawa dalam rapat nasional Apeksi untuk difinalisasi sebelum diperjuangkan kepada pemerintah pusat. Apeksi berharap, melalui penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta dukungan kebijakan yang lebih adaptif, ketahanan daerah dalam menghadapi bencana dapat semakin meningkat.