Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) DPW Aceh Selatan mengkritik keras langkah Panitia Khusus (Pansus) Perkebunan DPRK Aceh Selatan yang dinilai tebang pilih dalam pengawasan perusahaan sawit. Kritik ini disampaikan oleh Ketua Apkasindo Aceh Selatan, Adi Darmawan, yang menilai bahwa pengawasan legislatif tersebut hanya terfokus pada satu perusahaan, PT Asdal Prima Lestari, sementara persoalan sawit di Aceh Selatan jauh lebih luas dan sistemik.

Adi Darmawan menekankan bahwa konflik agraria di Trumon sudah kronis dan keluhan masyarakat terhadap kewajiban perusahaan sawit terjadi di hampir semua wilayah konsesi. Ia mendesak agar pengawasan DPRK tidak hanya berani pada satu perusahaan, tetapi juga mencakup perusahaan lain yang bermasalah, seperti PT Agro Sinergi Nusantara (PT ASN) dan PT Aceh Lestari Indo Sawita (PT ALIS).

Kritik Terhadap Pansus DPRK Aceh Selatan

• Tebang Pilih: Apkasindo menilai bahwa Pansus DPRK Aceh Selatan hanya membidik satu perusahaan, sementara perusahaan lain yang juga bermasalah luput dari pengawasan.
• Transparansi: Apkasindo mendesak agar hasil kerja Pansus Perkebunan tidak berhenti pada kunjungan lapangan dan pernyataan keras, melainkan dipaparkan secara terbuka dalam forum sidang paripurna DPRK Aceh Selatan.
• Pengawasan Menyeluruh: Pengawasan harus mencakup seluruh perusahaan perkebunan sawit di Aceh Selatan, termasuk pemeriksaan kewajiban kebun plasma, legalitas lahan, dampak lingkungan, hingga relasi perusahaan dengan masyarakat sekitar.

Kritik Terhadap Komisi III DPRA

• Pernyataan Kosong: Adi Darmawan mengkritik pernyataan keras Ketua Komisi III DPRA, Aisyah Ismail, terkait kasus PT Aceh Lestari Indo Sawita (ALIS) yang dianggap hanya berhenti sebagai slogan tanpa kejelasan tindak lanjut.
• Kurang Transparan: Komisi III DPRA dinilai tidak transparan dalam pengawasan, dengan pernyataan keras yang tidak diikuti oleh publikasi hasil pengawasan secara terbuka.

Dampak dan Harapan

• Konflik Agraria: Jika pengawasan tidak menyeluruh, konflik agraria akan terus berulang dan merugikan masyarakat.
• Sumber Kesejahteraan: Apkasindo berharap bahwa sawit dapat menjadi sumber kesejahteraan bagi masyarakat Aceh Selatan, bukan hanya ladang masalah.

Apkasindo menekankan pentingnya transparansi dan tindak lanjut yang jelas untuk mengatasi konflik agraria dan memastikan bahwa pengawasan perusahaan sawit dilakukan secara adil dan menyeluruh.