Masjid Raya Baiturrahman, salah satu ikon keagamaan di Aceh, kini menjadi sorotan karena ketidakjelasan pengelolaan asetnya. Sejumlah aset berharga, termasuk 10 kapling tanah seluas 58.000 meter, 10 toko, 10 unit rumah, satu unit sekolah, dan radio, ditengarai belum diserahterimakan kepada pengurus baru meskipun pelantikan dan serahterima jabatan telah dilakukan pada 13 Agustus 2025.

Pemerintah Aceh menginginkan pengelolaan aset Masjid Raya Baiturrahman dilakukan secara akuntabel dan transparan untuk menghindari syak wasangka di kalangan umat. Namun, laporan audit independen menunjukkan pendapatan yang tercatat hanya Rp1.579.872.734, memicu pertanyaan tentang penggunaan pendapatan dari aset-aset tersebut.

Pertanyaan tentang Transparansi

• Aset yang Belum Diserahterimakan: Sejumlah aset berharga, termasuk tanah, toko, dan rumah, belum diserahterimakan kepada pengurus baru.
• Pendapatan yang Tercatat: Laporan audit independen menunjukkan pendapatan yang tercatat hanya Rp1.579.872.734, memicu pertanyaan tentang penggunaan pendapatan dari aset-aset tersebut.
• Keberadaan Yayasan Baiturrahman Peduli Umat: Pertanyaan juga muncul tentang keberadaan yayasan yang didirikan oleh Prof. Dr. Azman Ismail MA dan Thantawi Ishak, SH, MH, dengan perubahan pada 18 Maret 2025.
• Harapan Jamaah: Jamaah Masjid Raya Baiturrahman menghendaki transparansi pengelolaan aset, sebab menjadi dugaan penyimpangan.
• Tuntutan kepada Gubernur Aceh: Banyak pihak menghendaki Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf atau Mualem, segera memanggil pengurus lama untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan aset dan keuangan MRB.

Dampak Jangka Panjang

Ketidakjelasan pengelolaan aset Masjid Raya Baiturrahman dapat berdampak pada kepercayaan umat terhadap pengelola masjid. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset sangat penting untuk menjaga kepercayaan dan menghindari syak wasangka di kalangan umat. Pemerintah Aceh dan pengurus masjid diharapkan dapat segera menyelesaikan masalah ini untuk memastikan pengelolaan aset yang baik dan transparan.