Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) mendesak Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota untuk secara konsisten memublikasikan pengelolaan anggaran bencana secara transparan kepada publik. Desakan ini bertujuan mencegah risiko penyalahgunaan anggaran bencana, khususnya dana belanja tidak terduga (BTT) dan bantuan anggaran dari pemerintah lainnya.

Koordinator MaTA, Alfian, menekankan bahwa informasi pengelolaan anggaran harus mencakup besaran alokasi, realisasi penggunaan, serta perubahan anggaran selama masa tanggap darurat dan pemulihan. Ia juga menyoroti pentingnya penjelasan mengenai SKPA atau lembaga yang bertanggung jawab atas setiap pos anggaran, termasuk kewenangan pengambilan keputusan dan mekanisme pengawasannya.

Pentingnya Transparansi dalam Pengelolaan Dana Bencana

• Risiko Korupsi: Tanpa transparansi, anggaran bencana rentan disalahgunakan, yang dapat merugikan korban bencana.
• Keterbukaan Informasi: Informasi yang disajikan harus mencakup angka dan penjelasan mengenai penanggung jawab anggaran.
• Evaluasi Kinerja: MaTA meminta Gubernur Aceh untuk mengevaluasi kinerja SKPA dalam penanganan dan pengelolaan anggaran bencana.
• Pengawasan Bersama: Pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga melibatkan elemen masyarakat, akademisi, dan media massa.

Dampak Jangka Panjang

Transparansi dalam pengelolaan dana bencana tidak hanya menyangkut tertib administrasi, tetapi juga nasib para korban. Setiap rupiah bantuan yang dialokasikan harus bermuara pada percepatan penanganan darurat, pemenuhan kebutuhan dasar, serta pemulihan kehidupan mereka. Tanpa transparansi, dana bencana berisiko tidak efektif, sulit dievaluasi, dan rawan disalahgunakan.

Langkah ke Depan

• Kanal Informasi: Pemerintah Aceh perlu menyediakan kanal informasi yang mudah diakses publik mengenai penggunaan anggaran bencana.
• Sanksi Tegas: Penerapan sanksi tegas bagi pelanggar sebagai bentuk efek jera dan pembelajaran bagi semua pihak.
• Komitmen Pemerintah: Pemerintah harus menunjukkan komitmen yang kuat untuk memastikan pengelolaan dana bencana terlaksana secara transparan dan profesional.