Baleg DPR RI telah menyepakati untuk memperpanjang pelaksanaan dana otonomi khusus (otsus) untuk Pemerintah Provinsi Aceh. Kesepakatan ini diambil dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dana otsus yang telah berlangsung selama 20 tahun ini akan berakhir pada tahun 2027.

Wakil Ketua Baleg DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, menyatakan bahwa kesepakatan ini mencakup perpanjangan kekhususan pemerintahan Aceh serta dana otsus. Selain itu, pembahasan juga meliputi besaran dana otsus dan pengelolaan sumber daya alam, termasuk mineral, energi, dan kehutanan.

Poin-poin Penting:

• Dana otsus Aceh akan diperpanjang setelah berakhir pada 2027.
• Besaran dana otsus dan pengelolaan sumber daya alam sedang dibahas.
• Pemerintah Aceh mengusulkan perpanjangan batas wilayah laut dan pembagian kewenangan dengan pemerintah pusat.
• RUU Pemerintahan Aceh disusun dengan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait.

Kesepakatan ini diharapkan dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat Aceh, terutama dalam hal pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.