Pemerintah Kota Lhokseumawe menerima bantuan penanggulangan bencana dari berbagai pihak dengan total nilai mencapai Rp 9.746.818.725. Dana bantuan tersebut telah masuk ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan Rekening Posko Bencana Kota Lhokseumawe.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian (Diskominfo) Kota Lhokseumawe, Taruna Putra Satya, mengatakan bantuan itu akan digunakan untuk pemulihan pascabencana di wilayah Lhokseumawe.

Sumber Dana Bantuan

• Bantuan Presiden sebesar Rp 4 miliar
• Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Rp 3 miliar
• Pemerintah Kabupaten Lahat Rp 200 juta
• Dana Hidrometeorologi Aceh sebesar Rp 324.086.336
• Pemerintah Kota Surabaya sebesar Rp 1,5 miliar
• Donasi masyarakat Kabupaten Lahat Rp 100 juta
• Tambahan Dana Hidrometeorologi Provinsi Aceh sebesar Rp 170.322.389
• BAZNAS Tangerang Selatan Rp 350 juta
• PT EJJV Engineering Indonesia Rp 100 juta
• Donasi masyarakat lainnya sebesar Rp 2.410.000

Alokasi Dana

Dana bantuan tersebut akan dialokasikan untuk berbagai kegiatan penanganan dan pemulihan pascabencana, antara lain:

• Pembangunan jembatan sementara dan akses jalan darurat
• Normalisasi sungai dan drainase
• Penanganan lereng longsor dan kawasan rawan bencana
• Normalisasi dan rehabilitasi pintu air waduk
• Pemeliharaan dan rehabilitasi infrastruktur
• Program trauma healing, termasuk kegiatan pendidikan anak usia dini (PAUD) pascabencana

Taruna menambahkan, dana bantuan tersebut merupakan hasil komunikasi dan koordinasi Wali Kota Lhokseumawe untuk membantu masyarakat Lhokseumawe. Saat ini, pemerintah sedang melakukan pemeriksaan lapangan agar pekerjaan dapat segera dilaksanakan.

Saat ini kami sedang melakukan pemeriksaan lapangan agar pekerjaan dapat segera dilaksanakan, kata Taruna.*"

Itu merupakan hasil komunikasi dan koordinasi Wali Kota Lhokseumawe untuk membantu masyarakat Lhokseumawe, ujarnya.

Menurut Taruna, dana bantuan tersebut akan dialokasikan untuk berbagai kegiatan penanganan dan pemulihan pascabencana, antara lain pembangunan jembatan sementara dan akses jalan darurat, normalisasi sungai dan drainase, penanganan lereng longsor dan kawasan rawan bencana, normalisasi dan rehabilitasi pintu air waduk, serta pemeliharaan dan rehabilitasi infrastruktur.

Selain itu, anggaran juga digunakan untuk program trauma healing, termasuk kegiatan pendidikan anak usia dini (PAUD) pascabencana, serta sejumlah kegiatan pendukung lainnya.