Bantuan Pascabanjir Pidie Jaya Disorot, Warga Tercecer dan Data Tidak Akurat

Bantuan stimulan pascabanjir dari Kementerian Sosial RI untuk warga Pidie Jaya disoroti karena diduga tidak adil dan tidak merata. Aliansi Solidaritas Pemuda Pidie Jaya menemukan bahwa banyak warga terdampak di beberapa gampong tidak menerima bantuan, meskipun mereka termasuk dalam daftar korban banjir.

Koordinator Aliansi, Dedi Saputra, menyatakan bahwa pendataan yang tidak faktual dan minim verifikasi menjadi akar masalah. Beberapa gampong seperti Meucat Pangwa, Babah Krueng, dan Lueng Bimba hanya memiliki segelintir keluarga yang menerima bantuan, meskipun ratusan keluarga terdampak.

Masalah Utama dalam Penyaluran Bantuan

• Pendataan Tidak Akurat: Data primer dari gampong tidak dijadikan rujukan utama, menyebabkan banyak keluarga terdampak tidak tercatat.
• Minim Verifikasi: Verifikasi rumah ke rumah tidak dilakukan secara menyeluruh, mengakibatkan banyak korban kehilangan perabotan dan alat kerja tidak terakomodir.
• Kurangnya Pelibatan Aparatur Gampong: Keuchik (kepala gampong) kebingungan atas pemangkasan data dan tidak dilibatkan secara maksimal dalam proses pendataan.
• Transparansi Rendah: Rekap penerima bantuan tidak dibuka ke publik, termasuk kriteria dan alasan pengecualian.
• Diskoneksi Data: Basis data desa dengan OPD tidak diselaraskan sebelum penetapan final, menyebabkan selisih data yang signifikan.

Tuntutan Aliansi Solidaritas Pemuda Pidie Jaya

• Audit Ulang dan Verifikasi Faktual: Diperlukan pendataan ulang berbasis gampong untuk memastikan semua korban terdampak tercatat.
• Publikasi Rekap Per Gampong: Informasi mengenai jumlah penerima, jenis bantuan, kriteria, dan alasan pengecualian harus dipublikasikan.
• Posko Aduan Resmi: Dibutuhkan posko aduan dengan tenggat perbaikan data untuk memudahkan warga melaporkan ketidakadilan.
• Penyaluran Susulan: Bantuan harus segera disalurkan kepada gampong dan keluarga yang terbukti tercecer.
• Evaluasi OPD: Diperlukan evaluasi terhadap kinerja Dinas Sosial Pidie Jaya dan klarifikasi teknis standar verifikasi lapangan dari pusat.

Dedi Saputra menekankan bahwa bantuan stimulan bukanlah hadiah, melainkan hak korban bencana. Ia berharap pemerintah segera memperbaiki sistem pendataan dan penyaluran bantuan untuk memastikan keadilan bagi semua warga terdampak banjir di Pidie Jaya.