Pemerintah Aceh mengusulkan agar pembiayaan BPJS Kesehatan bagi sekitar 500 ribu warga dialihkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Usulan ini disampaikan menyusul beban fiskal daerah yang meningkat akibat bencana besar yang melanda sejumlah wilayah di Aceh.

Usulan tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, dalam rapat kunjungan kerja bersama pimpinan MPR RI di Kantor Gubernur Aceh, Selasa, 10 Februari 2026.

Beban Fiskal Aceh Membengkak

• Bencana besar di Aceh menyebabkan kemampuan fiskal daerah semakin terbatas.
• Pemerintah daerah harus memprioritaskan anggaran untuk penanganan darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
• Kepesertaan BPJS Kesehatan di Aceh saat ini dibiayai melalui kombinasi anggaran daerah dan pusat.

Permintaan Pengalihan Pembiayaan

• Wakil Gubernur Fadhlullah mengusulkan agar pembiayaan BPJS Kesehatan 500 ribu jiwa ditanggung APBN.
• Hal ini akan meringankan beban fiskal Aceh dan mempercepat upaya pemulihan pascabencana.
• Surat permohonan pengalihan pembiayaan BPJS diserahkan kepada Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Harapan Pemerintah Aceh

• Pemerintah Aceh berharap secepatnya ada jawaban dari Kementerian Keuangan mengenai usulan ini.
• Pengalihan pembiayaan BPJS Kesehatan ke APBN akan mempercepat upaya pemulihan pascabencana di Aceh.