Anggota DPR RI, Samsul Bahri Tiyong, menanggapi surat permintaan evaluasi kinerja Bupati Bireuen yang diajukan Haji Ruslan M. Daud (HRD) ke Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI. Tiyong meminta rekan sejawatnya agar tidak memolitikkan bencana dan menilai permintaan evaluasi tersebut berpotensi memperuncing suasana pascabencana di Kabupaten Bireuen.

Ruslan, yang juga Ketua PKB Aceh, meminta Menteri Dalam Negeri mengevaluasi kinerja Bupati Bireuen terkait penanganan pascabencana banjir dan longsor. Ia menyoroti belum diajukannya usulan pembangunan hunian sementara (huntara) oleh Pemkab Bireuen, yang menurutnya berisiko memperlambat pemulihan masyarakat terdampak.

Permintaan Evaluasi

Ruslan meminta Satgas Galapana menyampaikan masukan kepada Mendagri agar memberikan teguran dan arahan tegas kepada Bupati Bireuen untuk segera mengajukan huntara demi percepatan pemulihan masyarakat terdampak.

Dampak Sosial

Ribuan warga masih bertahan di tenda darurat sejak lebih dari dua bulan terakhir. Kondisi ini berdampak langsung pada kesehatan, keselamatan, serta kondisi psikologis masyarakat.

Apresiasi Presiden

Ruslan mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam penanganan bencana di Aceh, namun menegaskan pemerintah daerah harus sejalan dengan arah kebijakan pusat.

Permintaan Konkre

Ruslan meminta Satgas Galapana menyampaikan masukan kepada Mendagri agar memberikan teguran dan arahan tegas kepada Bupati Bireuen untuk segera mengajukan huntara demi percepatan pemulihan masyarakat terdampak.