BANDA ACEH – Alokasi belanja Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Rancangan Qanun Aceh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2026 mencapai Rp 1,5 triliun. Angka ini jauh melampaui anggaran iuran Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) yang hanya diproyeksikan sebesar Rp 283,6 miliar.

Berdasarkan dokumen hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri terhadap rancangan APBA 2026, belanja TPP ASN dialokasikan sebesar Rp 1.502.363.408.019 atau sekitar 13,88 persen dari total belanja daerah Aceh.

Alokasi TPP ASN

• Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebesar Rp 87,9 miliar
• Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja Rp 1,23 miliar
• Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi Rp 26,9 juta
• Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN sebesar Rp 606,1 miliar

Anggaran JKA

• Anggaran iuran JKA hanya sebesar Rp 283,6 miliar
• Nilai tersebut hanya mampu menutup pembiayaan layanan kesehatan selama enam bulan
• Pemerintah Aceh diminta menambah anggaran JKA agar mencukupi pembiayaan satu tahun
• Hasil koreksi TAPA menunjukkan penurunan alokasi, hanya cukup untuk menutup premi asuransi kesehatan warga Aceh selama dua bulan

Reaksi Anggota DPRA

• Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Rijaluddin, menilai kebijakan tersebut berpotensi semakin membatasi kemampuan pembiayaan jaminan kesehatan masyarakat
• Ia mempertanyakan komitmen Pemerintah Aceh terhadap sektor kesehatan, terutama di tengah kondisi daerah yang masih kerap dilanda bencana
• Rijaluddin menegaskan, kebutuhan layanan kesehatan tetap menjadi hal mendesak, termasuk bagi masyarakat terdampak bencana
• Pemangkasan atau keterbatasan anggaran BPJS dan JKA berpotensi menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan

"Kebijakan penganggaran ini perlu ditinjau kembali agar perlindungan kesehatan masyarakat Aceh benar-benar terjamin," pungkasnya.