BEM Unimal menolak rencana pengawasan media sosial pemerintah Aceh, mengingatkan potensi penyalahgunaan wewenang dan penurunan kualitas demokrasi. Mereka mendorong literasi digital dan peran aktif pemerintah sebagai penangkal ujaran kebencian.

Ketua BEM Unimal, Muhammad Ilal, mengatakan pengawasan media sosial dinilai tidak akan efektif dan justru berpotensi menimbulkan persoalan baru. Ia mengingatkan bahwa kebijakan pengawasan berpotensi membuka ruang terjadinya penyalahgunaan wewenang.

Dampak Pengawasan Media Sosial

• Kebebasan berekspresi terancam: Pengawasan berlebihan dapat menurunkan kualitas demokrasi di Aceh.
• Penyalahgunaan wewenang: Tanpa mekanisme yang jelas, pengawasan rawan disalahgunakan.
• Kepercayaan publik menurun: Kepercayaan masyarakat tumbuh dari bukti nyata penerapan good governance.
• Kreativitas terhambat: Kebijakan pengawasan dapat membuat masyarakat takut menyampaikan pemikiran kritis.

Alternatif yang Ditawarkan

• Literasi digital: Pendidikan penggunaan media sosial yang baik dan bertanggung jawab dinilai lebih efektif.
• Peran aktif pemerintah: Penyelenggara pemerintahan harus berperan aktif sebagai penangkal ujaran kebencian.
• Edukasi generasi penerus: Lingkungan akademik harus digerakkan sebagai langkah awal bagi generasi penerus.