Koalisi Masyarakat Sipil Aceh mengkritik lambannya penanganan pascabencana ekologis Aceh-Sumatra yang telah memasuki hari ke-62. MaTA menilai pemerintah pusat tidak menunjukkan langkah strategis, meski sudah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi melalui Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026.

MaTA mendesak Satgas segera memberikan kepastian pemulihan melalui penyusunan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) yang memuat peta jalan rehabilitasi dan rekonstruksi secara terukur.

Persoalan Utama

• Daerah terisolasi: Masih banyak daerah yang terisolasi dan sulit diakses.
• Kebutuhan makanan: Kebutuhan makanan belum terpenuhi secara optimal.
• Pembersihan lumpur: Pembersihan lumpur di permukiman belum maksimal.
• Normalisasi sungai: Normalisasi sungai dan daerah aliran sungai belum tercapai.
• Pemulihan sawah dan tambak: Pemulihan sawah dan tambak belum optimal.
• Pembangunan hunian: Pembangunan hunian sementara dan hunian tetap belum terpenuhi.

MaTA juga meminta Pemerintah Aceh serta pemerintah kabupaten/kota terdampak memperkuat pendataan agar seluruh korban tercakup dalam pemulihan dan mencegah potensi konflik sosial. Partisipasi publik dan keterbukaan informasi terkait tata kelola anggaran pemulihan bencana juga diperlukan untuk menekan potensi korupsi.