Bencana kembali menguji Aceh. Banjir, longsor, dan kerusakan infrastruktur menuntut respons cepat dan dukungan anggaran besar. Namun, ujian yang lebih menentukan muncul setelah fase darurat berakhir. Pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, publik menilai seberapa berintegritas pemerintahan dalam memulihkan kehidupan warga.

Bencana di Aceh bukan sekadar peristiwa alam, tetapi ujian tata kelola pemerintahan. Fase pascabencana adalah periode dengan konsentrasi kewenangan, anggaran, dan diskresi yang tinggi. Kualitas perencanaan, disiplin pelaksanaan, dan integritas pengelolaan anggaran menjadi penentu keberhasilan pemulihan.

Risiko Korupsi di Fase Poscabencana

Pengalaman nasional menunjukkan banyak kasus korupsi terungkap pada fase pengelolaan anggaran dan pengadaan. Operasi tangkap tangan (OTT) KPK kerap melibatkan kepala daerah dan pejabat publik. Korupsi tidak hanya berarti pengambilan uang negara, tetapi mencakup penyalahgunaan kewenangan, konflik kepentingan, dan pengambilan keputusan yang mengkhianati mandat publik.

Dukungan Fiskal dan Risiko Penyimpangan

Pemerintah pusat memberikan dukungan fiskal yang signifikan untuk pemulihan pascabencana. Pemerintah mengembalikan Transfer ke Daerah (TKD) untuk wilayah terdampak bencana di Sumatra dengan nilai sekitar Rp 10,6 triliun, dan sekitar Rp 1,6 triliun dialokasikan untuk Aceh beserta kabupaten/kota di dalamnya. Besarnya dukungan fiskal tersebut menegaskan kehadiran negara, tetapi juga meningkatkan risiko penyimpangan apabila tidak dikelola dengan tata kelola yang kuat.

Peran Legislatif dan Pengawasan

Peran legislatif daerah menjadi krusial dalam pengawasan. Fungsi legislasi dan pengawasan harus dijalankan secara konsisten tanpa keterlibatan dalam pelaksanaan teknis atau pengadaan barang dan jasa. Ketika batas ini dilanggar, konflik kepentingan tidak terhindarkan, dan rehabilitasi berisiko berubah menjadi agenda politik, bukan pemulihan sosial.

Pendekatan Preventif untuk Integritas

Penguatan integritas tidak cukup mengandalkan komitmen individu. Ia harus dijaga oleh sistem. Pendampingan sejak awal oleh lembaga pengawasan diperlukan sebagai langkah pencegahan. Keterlibatan LKPP, JAMDATUN, BPKP, BPK, dan Inspektorat penting untuk memastikan kepatuhan regulasi, ketepatan desain pengadaan, dan akuntabilitas penggunaan anggaran.

Rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana adalah ujian integritas pemerintahan. Bagi Aceh—yang masyarakatnya religius dan berpengetahuan—ujian ini sekaligus menjadi evaluasi apakah nilai keimanan dan pengetahuan benar-benar hadir dalam praktik tata kelola.