Pemerintah Kabupaten Bener Meriah saat ini menghadapi krisis keuangan serius dengan defisit anggaran mencapai Rp 77 miliar. Kondisi ini berdampak langsung pada keterlambatan pembayaran gaji pegawai negeri sipil (PNS) dan penghasilan kepala desa. Bupati Bener Meriah, Tagore Abubakar, mengungkapkan bahwa defisit ini merupakan warisan dari periode pemerintahan sebelumnya dan mencakup utang kepada kontraktor senilai Rp 31 miliar.

Untuk mengatasi krisis ini, Pemkab Bener Meriah mempertimbangkan opsi pinjaman ke Kementerian Keuangan, meskipun hal ini akan mengakibatkan pemotongan anggaran tahunan sekitar Rp 20 miliar untuk cicilan. Langkah ini diharapkan dapat membantu melunasi defisit, namun akan menggerus kemampuan daerah dalam mendanai program-program pembangunan yang menyentuh masyarakat.

Dampak Defisit Anggaran

• Keterlambatan pembayaran gaji PNS dan penghasilan kepala desa.
• Utang kepada kontraktor senilai Rp 31 miliar.
• Pemotongan anggaran tahunan sekitar Rp 20 miliar jika mengajukan pinjaman.

Upaya Penyelesaian

• Konsultasi intensif dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
• Pertimbangan opsi pinjaman ke Kementerian Keuangan.
• Komitmen untuk tidak menambah beban anggaran baru dan memangkas nilai defisit secara perlahan.