Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjadikan keselamatan dan kemanusiaan sebagai prioritas utama dalam pemulihan pascabencana di Sumatra. Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, menekankan bahwa kayu-kayu gelondongan yang hanyut terbawa banjir bandang dilarang keras untuk dikomersialkan. Kayu tersebut hanya boleh dimanfaatkan untuk keperluan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur yang rusak akibat bencana.

Kebijakan ini diperkuat dengan Surat Edaran Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) tertanggal 8 Desember 2025. Kayu hanyut bukan komoditas ekonomi, melainkan sumber daya darurat untuk membantu pemulihan warga, dengan pengawasan ketat agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan komersial.

Dampak dan Kebijakan

• Kayu hanyut hanya untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
• Dilarang keras untuk dikomersialisasi.
• Surat Edaran Dirjen PHL memperkuat kebijakan ini.
• Pengawasan ketat untuk mencegah penyalahgunaan.

Pemerintah memastikan bahwa kayu hanyut akan digunakan secara optimal untuk pemulihan infrastruktur yang rusak akibat banjir. Warga diharapkan mematuhi aturan ini untuk memastikan pemulihan yang efektif dan berkelanjutan.

Langkah Selanjutnya

• Pemulihan infrastruktur menjadi prioritas utama.
• Pengawasan ketat untuk mencegah penyalahgunaan kayu hanyut.
• Warga diharapkan mematuhi aturan untuk pemulihan yang efektif.

Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap dapat mempercepat proses pemulihan pascabencana dan memastikan bahwa kayu hanyut digunakan untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan komersial semata.

Kesimpulan

Kebijakan larangan komersialisasi kayu hanyut merupakan langkah penting dalam pemulihan pascabencana di Sumatra. Pemerintah memastikan bahwa kayu hanyut akan digunakan secara optimal untuk rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur, dengan pengawasan ketat untuk mencegah penyalahgunaan. Warga diharapkan mematuhi aturan ini untuk memastikan pemulihan yang efektif dan berkelanjutan.