Badan Gizi Nasional (BGN) mengajak warga Aceh untuk aktif melaporkan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak layak. Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan bahwa laporan harus mencantumkan lokasi, waktu, dan detail sekolah atau SPPG agar dapat ditindaklanjuti dengan cepat.

Program MBG saat ini melibatkan lebih dari 24 ribu dapur SPPG di seluruh Indonesia dan menargetkan penambahan menjadi 30 ribu dapur. Dengan jumlah pengawas resmi yang hanya 70 orang, partisipasi publik menjadi kunci untuk memastikan program berjalan sesuai standar.

Poin Penting

• Laporan harus detail: Sebutkan sekolah, SPPG, desa, kecamatan, dan kabupaten agar BGN dapat bertindak cepat.
• Tidak ada sanksi UU ITE: Warga tidak perlu khawatir jika laporan benar dan bukan hoaks.
• Sekolah boleh menolak: Tidak ada kewajiban bagi sekolah di Aceh untuk menerima program MBG, dan tidak ada daftar hitam bagi yang menolak.
• Anggaran per porsi: BGN menjelaskan bahwa anggaran makanan per porsi berkisar antara Rp8 ribu hingga Rp10 ribu, bukan Rp15 ribu seperti yang dikira banyak orang.
• Sanksi tegas: Dapur SPPG yang melanggar prosedur atau menyajikan menu tidak sesuai standar akan ditutup.

BGN mengandalkan transparansi dan partisipasi publik untuk memastikan program MBG berjalan sesuai standar dan tepat sasaran di Aceh.