Guru Besar Universitas Syiah Kuala, Prof Humam Hamid, melontarkan kritik tajam terhadap polemik Jaminan Kesehatan Aceh (JKA). Ia menyebut kebijakan ini berpotensi menjadi bunuh diri politik bagi Gubernur Mualem dan Partai Aceh.

Humam mengungkapkan bahwa Pergub JKA telah menyimpang dari semangat awal sebagai jaminan hak dasar masyarakat. Ia juga menyoroti dominasi birokrasi dalam pengelolaan JKA yang berdampak pada hak warga.

Kritik Terhadap Pergub JKA

• Kesalahan Birokrasi: Humam menyebut adanya kecenderungan birokrat yang berjalan dengan agenda sendiri, yang berpotensi menyeret kebijakan JKA keluar dari semangat awal.

• Bunuh Diri Politik: Ia memperingatkan bahwa kebijakan pembatasan atau perubahan JKA berpotensi menjadi langkah berbahaya secara politik bagi Gubernur Mualem dan Partai Aceh.

• Hak Dasar Warga: Humam menegaskan bahwa persoalan JKA bukan sekadar teknis anggaran, melainkan menyangkut hak dasar warga negara untuk memperoleh layanan kesehatan.

Perubahan Paradigma Pengelolaan JKA

• Anggaran vs Hak: Ia menyebut bahwa semula JKA dibangun dengan prinsip anggaran mengikuti hak, tetapi kini justru berbalik menjadi hak mengikuti ketersediaan anggaran.

• Dominasi Birokrasi: Humam menyoroti bahwa birokrasi memiliki dominasi dalam menentukan kebijakan, termasuk dalam mendefinisikan ada atau tidaknya anggaran.

Legacy Pascaperdamaian Aceh

• Bagian Penting Sejarah: Humam mengingatkan bahwa JKA merupakan bagian dari "legacy" penting dalam sejarah Aceh pascaperdamaian, bersama program beasiswa bagi fakir miskin dan pengiriman pelajar Aceh ke luar negeri.

• Analogi Kuburan Orang Tua: Ia menggunakan analogi masyarakat Aceh, "JKA itu seperti kuburan orang tua, serumit apapun, semiskin apapun, jangan dijual."

Humam mengaku optimistis setelah mendengar komitmen Mualem untuk mengevaluasi kebijakan tersebut, meskipun ia mengakui tantangan dalam mengawal perubahan tersebut.