Bireuen Lawyer Club (BLC) mendesak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bireuen untuk membuka data dana penanganan banjir dan longsor. Permintaan ini bertujuan untuk meredam kecurigaan publik yang terus berkembang terkait penggunaan dana kebencanaan.

Presiden BLC, Yusri, menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana tanggap darurat. Ia menyatakan bahwa publikasi data dana yang masuk ke BPBD Bireuen, baik dari pemerintah pusat, provinsi, daerah, maupun swasta, merupakan kewajiban hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pentingnya Transparansi Dana Bencana

• Kewajiban Hukum: Transparansi pengelolaan dana bencana merupakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
• Hak Masyarakat: Masyarakat Bireuen berhak mengetahui bagaimana dana penanganan bencana dikelola untuk menjaga kepercayaan publik.
• Mencegah Asumsi Negatif: Ketertutupan informasi dapat melahirkan asumsi negatif yang merugikan BPBD Bireuen dan citra daerah.
• Partisipasi dan Pengawasan: Transparansi mendorong partisipasi masyarakat dan memperkuat pengawasan publik terhadap pengelolaan keuangan.

Yusri juga menyoroti dugaan penimbunan bantuan bencana yang telah menyeret nama Bireuen ke ruang publik yang lebih luas. Ia menegaskan bahwa transparansi adalah kunci untuk menjawab sorotan publik dan menjaga citra daerah.

Dengan membuka data dana penanganan banjir dan longsor, BPBD Bireuen diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat dan mencegah berkembangnya isu negatif yang dapat merugikan semua pihak.

Dampak Jangka Panjang

• Kepercayaan Publik: Transparansi dalam pengelolaan dana bencana dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap BPBD Bireuen.
• Citra Daerah: Dengan membuka data dana, citra Bireuen sebagai daerah yang transparan dan akuntabel dapat terjaga.
• Pencegahan Korupsi: Transparansi dapat mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan dana bencana.

BLC berharap BPBD Bireuen segera merespons permintaan ini dengan membuka data dana penanganan banjir dan longsor secara menyeluruh dan transparan.