Warga Desa Ujung Bawang, Kecamatan Singkil, Aceh Singkil, melakukan protes di halaman Kantor Bupati Aceh Singkil. Mereka menuntut penjelasan atas penurunan jumlah penerima bantuan rehabilitasi rumah terdampak banjir dari 171 kepala keluarga (KK) menjadi 61 KK. Protes ini dipicu oleh ketidakpuasan terhadap hasil verifikasi yang dianggap tidak adil dan kurang transparan.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menegaskan bahwa pengumuman hasil verifikasi di kantor desa merupakan bentuk transparansi dan uji publik. Warga yang merasa berhak namun belum terakomodasi dapat mengajukan sanggahan dengan bukti tambahan.

Kronologi Protes

• Ratusan warga mendatangi Kantor Bupati Aceh Singkil untuk mempertanyakan hasil verifikasi.
• Massa berupaya menemui Bupati Safriadi Oyon, namun tertahan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
• Warga menuntut dialog langsung dengan bupati dan penjelasan rinci atas dasar verifikasi.

Mekanisme Verifikasi

• Awalnya, jumlah penerima bantuan rehabilitasi rumah tercatat 171 KK.
• Setelah verifikasi ulang, jumlah tersebut berkurang menjadi 61 KK, memicu protes warga.
• Warga berharap pemerintah daerah dan BPBD membuka ruang dialog untuk menjelaskan dasar verifikasi.

Tanggapan Pemerintah

• Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menyatakan mekanisme verifikasi terbuka untuk sanggahan.
• Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan menjelaskan mekanisme sanggah berjenjang, namun warga menilai penjelasan tersebut belum memadai.
• Aparatur Desa Ujung Bawang, Khalikul, membenarkan adanya penurunan signifikan jumlah penerima bantuan.

Warga berharap polemik ini dapat diselesaikan dengan transparansi dan keadilan agar bantuan rehabilitasi rumah dapat segera diberikan kepada yang berhak.