Pemkab Pidie Jaya melakukan pendataan ulang rumah rusak akibat banjir bandang untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Proses ini melibatkan verifikasi lapangan dan dokumentasi foto kondisi rumah, identitas penerima, dan nomor kontak tim verifikasi. BNPB menetapkan kriteria kerusakan rumah adat Aceh yang terendam banjir.

Bupati Pidie Jaya, Sibral Malasyi, menekankan pentingnya validasi data untuk menjamin keadilan dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan perumahan pascabencana. Setiap rumah wajib diverifikasi secara individual dengan prinsip satu rumah satu tanda tangan.

Proses Validasi Data

• Verifikasi Lapangan: Tim verifikasi desa memastikan setiap data yang dikirim telah diverifikasi di lapangan.
• Dokumentasi Foto: Setiap rumah yang rusak didokumentasikan dengan foto kondisi rumah.
• Identitas Penerima: Data identitas penerima bantuan dicatat dengan detail.
• Nomor Kontak Tim: Nomor kontak seluruh anggota tim verifikasi dicatat untuk memudahkan koordinasi.

Kriteria Kerusakan Rumah

• Rumah Hilang: Rumah yang benar-benar hilang akibat banjir.
• Rusak Berat: Rumah yang mengalami kerusakan parah dan tidak layak huni.
• Rusak Sedang: Rumah yang mengalami kerusakan sedang dan memerlukan perbaikan.
• Rusak Ringan: Rumah yang mengalami kerusakan ringan dan dapat diperbaiki dengan mudah.

Tujuan Validasi Data

• Keadilan: Memastikan bantuan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
• Akuntabilitas: Menjamin proses penyaluran bantuan dapat dipertanggungjawabkan.
• Kecepatan Pemulihan: Dengan data yang valid dan akurat, proses pemulihan pascabencana dapat berjalan lebih cepat.

Bupati Pidie Jaya berharap kondisi rumah warga yang terdampak tetap dapat diakomodir dalam kategori kerusakan yang memungkinkan agar masyarakat tetap memperoleh perhatian dan bantuan dari pemerintah. Wakil Bupati Pidie Jaya, Hasan Basri, menekankan pentingnya validasi data untuk memastikan tidak ada masyarakat yang layak menerima bantuan terlewat.