Pemerintah Aceh dikritik karena membatasi Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) dengan alasan darurat fiskal. Institute for Development of Acehnese Society (IDeAS) menemukan bahwa narasi darurat fiskal tersebut menyesatkan. Data APBA menunjukkan belanja pegawai justru melonjak Rp870 miliar meski dana Otsus menurun.

Pergub Nomor 2 Tahun 2026 membatasi kepesertaan JKA berdasarkan desil, yang berarti warga desil 8 hingga 10 tidak lagi ditanggung JKA per 1 Mei 2026. IDeAS mendesak Gubernur Aceh untuk mencabut pergub tersebut dan meminta DPRA untuk memanggil Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) untuk menjelaskan pergeseran anggaran yang dinilai tidak transparan.

Sorotan Kebijakan

• Belanja Pegawai Melonjak: Pada tahun 2023, belanja pegawai sebesar Rp3,04 triliun. Pada tahun 2026, belanja pegawai melonjak menjadi Rp3,91 triliun, meski pagu APBA menyusut dari Rp16,17 triliun menjadi Rp11,6 triliun.
• Dana JKA Digeser: Dana JKA yang awalnya dialokasikan sebesar Rp530 miliar diduga digeser oleh TAPA tanpa sepengetahuan DPRA.
• Rumah Dhuafa Dipangkas: Alokasi untuk Rumah Dhuafa juga disunat drastis dari 2.000 unit menjadi hanya 780 unit.

Reaksi Publik

• Sosiolog USK: Prof. Ahmad Humam Hamid menyebut JKA sebagai "Mahkota Rakyat Aceh" dan memperingatkan Gubernur Muzakir Manaf agar tidak melakukan "politik bunuh diri" dengan menghapus program tersebut.
• Pengamat Kebijakan Publik: Nasrul Zaman menilai data desil yang digunakan pemerintah masih amburadul dan kebijakan ini hanya akan memperdalam jurang kemiskinan di Aceh.
• Koordinator MaTA: Alfian mengungkap adanya kejanggalan dalam APBA 2026 dan mendesak evaluasi total tata kelola birokrasi Aceh.

IDeAS berencana merilis rincian belanja birokrasi APBA 2026 agar publik tahu ke mana uang rakyat sebenarnya mengalir. Rakyat Aceh menanti keputusan Gubernur dan DPRA mengenai nasib "Mahkota Kesehatan" mereka.