Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Banda Aceh kembali meraih tiga penghargaan dalam ajang PROAKSI Awards Tahun 2025. Acara ini diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Banda Aceh di Gedung Keuangan Negara (GKN) Aceh, Jl Tgk Chik Di Tiro, Banda Aceh, Kamis (5/2/2026).

Penghargaan diserahkan oleh Kepala KPPN Banda Aceh, Muhammad Afifuddin Ikhsan, kepada Kepala BPS Kota Banda Aceh, Tedi Herdiawan SSos MAP. Melalui capaian ini, BPS Kota Banda Aceh dinobatkan sebagai salah satu satuan kerja dengan tata kelola keuangan terbaik di wilayah Aceh.

Kategori Penghargaan

• Satuan Kerja Terbaik I Tahun Anggaran 2025
• Satuan Kerja dengan Penggunaan Digipay Terbaik III
• Satuan Kerja dengan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Terbaik dengan nilai sempurna 100

Capaian nilai IKPA 100 menjadi sorotan utama karena mencerminkan kualitas paripurna dalam pelaksanaan anggaran, mulai dari perencanaan, implementasi, hingga hasil pelaksanaan anggaran satuan kerja.

Kepala BPS Kota Banda Aceh, Tedi Herdiawan, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas penghargaan yang diberikan. Prestasi tersebut sekaligus menjadi bukti komitmen BPS Kota Banda Aceh dalam menerapkan pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, serta selaras dengan prinsip reformasi birokrasi.

“Capaian ini tidak lepas dari dukungan Kementerian Keuangan RI, khususnya KPPN Banda Aceh, serta kerja keras seluruh jajaran pegawai BPS Kota Banda Aceh,” ucap Tedi. Ia menegaskan, keberhasilan dalam pengelolaan anggaran merupakan fondasi penting dalam mendukung tugas utama BPS, yakni menghasilkan data statistik yang berkualitas serta memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat.

Lebih lanjut, Tedi Herdiawan menyebutkan, nilai IKPA sempurna yang diraih sejalan dengan upaya peningkatan kualitas data dan layanan statistik yang semakin responsif terhadap kebutuhan pengguna data di era digital. “Keberhasilan ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi seluruh satuan kerja kementerian dan lembaga di Aceh untuk terus meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan APBN dalam mendukung pembangunan nasional dan daerah,” pungkasnya.