Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh menyoroti pentingnya pengendalian inflasi yang berkelanjutan dan terencana untuk menjaga stabilitas harga di Aceh. Tekanan inflasi jangka pendek dipengaruhi oleh kenaikan harga komoditas pangan strategis seperti beras dan telur ayam ras, yang berdampak langsung pada daya beli masyarakat.

Kepala BPS Aceh, Agus Andria, menjelaskan bahwa fluktuasi harga di Aceh tidak hanya dipengaruhi oleh faktor produksi, tetapi juga oleh biaya distribusi tinggi dan keterbatasan akses logistik di beberapa wilayah. Hal ini menyebabkan disparitas harga antarwilayah dan mengancam stabilitas ekonomi masyarakat.

Langkah Strategis Pengendalian Inflasi

• Pengamanan Stok Pangan: Pemerintah daerah perlu memprioritaskan kebijakan stabilisasi harga dengan memastikan ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi komoditas strategis.

• Subsidi Ongkos Angkut: Pemberian subsidi ongkos angkut untuk komoditas seperti beras dan telur ayam ras masih relevan untuk menjaga keterjangkauan harga di tingkat konsumen.

• Perbaikan Infrastruktur: Percepatan perbaikan infrastruktur transportasi, khususnya pada jalur distribusi utama di wilayah tengah Aceh, perlu menjadi perhatian untuk menekan biaya logistik.

• Rehabilitasi Lahan: Pemerintah daerah juga perlu mempercepat rehabilitasi lahan sawah dan kebun masyarakat yang terdampak bencana untuk menjaga kesinambungan produksi dan ketersediaan pangan daerah.

Pendekatan Struktural Jangka Panjang

BPS Aceh menyarankan pengembangan pusat pengelolaan pangan (food station) berbasis potensi lokal sebagai instrumen untuk memperkuat cadangan pangan, memperlancar distribusi, dan menekan volatilitas harga komoditas strategis. Selain itu, diperlukan peningkatan koordinasi lintas wilayah produsen dan konsumen untuk mengurangi ketimpangan pasokan dan menjaga stabilitas harga secara lebih merata.

Kebijakan pengendalian inflasi juga perlu terintegrasi dengan program pemerintah pusat, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), untuk menjaga daya beli masyarakat, khususnya rumah tangga berpendapatan rendah. Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam pengelolaan komponen harga yang dikendalikan pemerintah, seperti tarif air minum melalui PDAM, untuk meredam tekanan inflasi dari sisi biaya.

Dengan implementasi kebijakan pengendalian inflasi yang terintegrasi, konsisten, dan berbasis data statistik, Pemerintah Aceh diharapkan mampu menjaga inflasi tetap berada dalam kisaran sasaran nasional, yaitu antara 1,5 hingga 3,5 persen. Kisaran inflasi tersebut mencerminkan kondisi perekonomian yang sehat, dengan stabilitas harga terjaga, pasokan dan distribusi berjalan lancar, serta aktivitas ekonomi tetap tumbuh tanpa menggerus daya beli masyarakat.