Banda Aceh – Badan Reintegrasi Aceh (BRA) mulai memperkuat pelaksanaan program reintegrasi di daerah dengan menyerahkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Aceh Tahun 2025 kepada 23 Satuan Pelaksana (Satpel) kabupaten/kota dan 51 personalia BRA. Penyerahan SK berlangsung di halaman Kantor BRA, Banda Aceh, Senin, 2 Februari 2026.

Ketua BRA, Jamaluddin, menegaskan penyerahan SK tersebut bukan sekadar kegiatan administratif, melainkan amanah besar yang mengandung tanggung jawab hukum dan moral dalam memastikan reintegrasi Aceh berjalan sesuai mandat undang-undang.

Tanggung Jawab Besar dalam Reintegrasi

• Satpel BRA memiliki kewenangan luas untuk memimpin dan mengoordinasikan program reintegrasi di tingkat kabupaten/kota.
• Jamaluddin menekankan pentingnya perencanaan yang matang serta validitas data mantan kombatan, tahanan politik (tapol), dan korban konflik Aceh.
• Data yang tidak jelas dinilai berpotensi menghambat efektivitas program reintegrasi.

Soliditas dan Kerja Sama

• Jamaluddin mengibaratkan personalia BRA sebagai komponen dalam sebuah kapal yang harus bekerja secara solid.
• Ia mengingatkan bahwa ketidaksinergisan dalam bekerja sama saja dengan melemahkan tujuan bersama.
• Jamaluddin menekankan agar seluruh personalia BRA tidak sekadar berorientasi pada honorarium, tetapi mampu memberikan solusi nyata terhadap persoalan reintegrasi yang berkelanjutan.

Tanggung Jawab Hukum dan Moral

• Jamaluddin mengingatkan bahwa amanat undang-undang bukan hanya dijalankan oleh ketua, tetapi oleh seluruh struktural yang hari ini menerima SK.
• Ia menekankan bahwa jika reintegrasi gagal, tanggung jawab itu melekat pada kita semua, tidak hanya kepada publik, tetapi juga di hadapan Allah SWT.

Acara penyerahan SK tersebut turut disaksikan Kepala Sekretariat BRA, Mahdi Effendi, beserta jajaran. Penyerahan kepada total 74 personel BRA itu menandai dimulainya tanggung jawab baru dalam memperkuat pelaksanaan reintegrasi Aceh secara menyeluruh dan berkeadilan.