Ketua Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi Eksekutif Kabupaten (LMND EK) Aceh Singkil, Surya Padli, meminta Bupati Aceh Singkil mengingatkan seluruh jajaran pemerintah daerah agar lebih berhati-hati dalam merumuskan dan mengeluarkan kebijakan publik.

Permintaan tersebut disampaikan menyusul sejumlah kebijakan pemerintah daerah yang belakangan menuai sorotan dan kritik dari masyarakat.

Kebijakan Publik Harus Berbasis Kebutuhan Riil

Surya Padli menilai kebijakan publik seharusnya lahir dari kebutuhan riil masyarakat serta melalui kajian yang matang, bukan keputusan yang diambil secara terburu-buru sehingga berpotensi memicu polemik.

“Belakangan ini kami melihat beberapa kebijakan yang dikeluarkan justru menjadi sorotan publik dan menimbulkan kegaduhan. Hal ini menunjukkan lemahnya proses perencanaan serta minimnya pelibatan masyarakat,” kata Surya Padli kepada AJNN, Sabtu, 31 Januari 2026.

Tanggung Jawab Moral dan Politik Bupati

Menurut Surya, Bupati sebagai kepala daerah memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk memastikan seluruh jajaran pemerintahan bekerja berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta berpihak pada kepentingan rakyat.

Ruang Dialog Lebih Luas

LMND juga mendorong Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil membuka ruang dialog yang lebih luas dengan masyarakat, mahasiswa, dan elemen sipil lainnya sebelum menetapkan kebijakan strategis.

Upaya tersebut dinilai penting agar kebijakan yang dihasilkan tidak menimbulkan konflik maupun kontroversi di tengah publik.

“Pemerintah daerah harus mau belajar dari kritik. Jangan sampai kebijakan yang dikeluarkan justru mencederai kepercayaan masyarakat,” pungkas Surya.