Bupati Bireuen, H. Mukhlis, ST, didampingi para kepala SKPK, menerima kunjungan audiensi dari LSM GeRak, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), dan Ikatan Persaudaraan Disabilitas (IPD) di ruang kerjanya, Selasa (21/4/2026) siang. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Bireuen dalam mengedepankan dialog terbuka bersama masyarakat.
Audiensi membahas langkah-langkah strategis dalam penanganan pasca-banjir serta penguatan layanan publik yang inklusif. Koordinator GeRak Bireuen, Murni M. Nasir, menyampaikan sejumlah aspirasi terkait transparansi dan keterbukaan anggaran, peningkatan partisipasi masyarakat, serta pentingnya memastikan aspirasi masyarakat terakomodasi dalam kebijakan.
Poin-Poin Penting
-
Transparansi Anggaran: Kepala BPKD, Muhammad Amrullah, menegaskan bahwa pengelolaan anggaran kebencanaan dilakukan secara transparan dan akuntabel.
-
Inklusi Sosial: Kelompok masyarakat menyampaikan aspirasi terkait pelibatan perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan dalam perencanaan program serta penerimaan manfaat secara adil.
-
Penanganan Bencana: Pemerintah Bireuen memastikan bahwa penanganan dampak banjir dilakukan secara menyeluruh tanpa memandang status sosial masyarakat.
-
Pembangunan Hunian Tetap: Kepala Dinas Perkim, Fadli Abdullah, mengusulkan pembangunan hunian tetap (huntap) masing-masing 31 unit di Dusun Bivak dan 17 unit di Dusun Alue Kemike, Desa Krueng Simpo.
-
Regulasi Disabilitas: Bupati Bireuen berkomitmen mempercepat penyelesaian regulasi (qanun) yang sedang berjalan serta mendukung pelibatan kelompok disabilitas dalam proses pendataan.
Audiensi tersebut ditutup dengan semangat kolaborasi. Pemerintah Kabupaten Bireuen menegaskan bahwa masukan dari masyarakat sipil merupakan mitra penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif, inklusif, dan bebas konflik demi kemajuan Bireuen.
Baca Sumber Asli
Ingin memverifikasi informasi lebih lanjut?